Dalam sebuah langkah penting, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan pemberlakuan "darurat militer" dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan di televisi pada hari Selasa. Presiden Yoon menuduh partai-partai oposisi melumpuhkan pemerintah melalui apa yang ia gambarkan sebagai kegiatan anti-negara dan bersimpati pada Korea Utara. Dia menyatakan bahwa tindakan ini penting untuk melindungi tatanan konstitusional negara.
Sejak menjabat sebagai presiden pada tahun 2022, Yoon menghadapi tantangan dalam memajukan agenda kebijakannya karena oposisi menguasai parlemen. Deklarasi darurat militer menandai titik kritis bagi Korea Selatan, meskipun implikasi langsung terhadap pemerintahan dan proses demokrasi di negara ini masih belum jelas. Pengumuman ini telah membawa perhatian pada dinamika politik di Korea Selatan, di mana hubungan presiden dengan badan legislatif yang dikendalikan oleh oposisi telah tegang.
Artikel ini diterjemahkan dengan bantuan kecerdasan buatan. Untuk informasi lebih lanjut, mohon pelajari Syarat dan Ketentuan kami.