PKS Todong Janji Luhut: Banyak Nyawa Dikorbankan Demi Pencitraan!

© Warta Ekonomi. PKS Todong Janji Luhut: Banyak Nyawa Dikorbankan Demi Pencitraan!

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, menagih janji Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan soal pengendalian pandemi. Luhut disebut pernah berjanji bahwa situasi pandemi Covid-19 akan membaik dalam waktu 4-5 hari.

Hal ini disampaikan Luhut saat angka penambahan kasus harian mencapai 40.427 kasus. Menurut Bukhori, tepat 5 hari setelah janji itu dilontarkan, tercatat angka penambahan kasus harian mencapai 51.952 kasus. Belum lagi adanya penambahan kasus kematian.

"Berapa banyak nyawa lagi yang harus terkorbankan hanya demi pencitraan," kata Bukhori kepada wartawan, Rabu (4/8/2021).

Baca Juga: Raih Gelar The King of Angin Sorga, Luhut Tertampar Komentar Demokrat

Pasca diumumkannya perpanjangan PPKM di sejumlah daerah, Bukhori menilai kebijakan tersebut sebagai hal yang tidak bisa terelakan, mengingat upaya penanganan pandemi oleh pemerintah sejauh ini dinilai masih jauh dari harapan.

Kemudian Ketua DPP PKS ini pun menyoroti 3 hal yakni soal kecepatan vaksinasi, pelaksanaan 3T, dan angka kematian.

Pertama, melansir data Kementerian Kesehatan per 30 Juli 2021, dari target 208 juta peserta vaksinasi nasional, jumlah yang berhasil dicapai pemerintah baru 46,8 juta atau 22,47 persen jumlah peserta vaksinasi Covid-19 dosis pertama. Sedangkan untuk dosis kedua baru tercapai 20,1 juta atau 9,67 persen.

Melihat data itu, Bukhori menyarankan pemerintah harus jemput bola. Masifkan sentra vaksinasi berbasis RT/RW. Menurutnya, cara-cara konservatif harus dihilangkan lantaran hanya mengundang orang berkerumun.

"Sebab jika cara ini tetap dipertahankan, saya khawatir keberadaan sentra vaksinasi akan menimbulkan klaster baru dan menjadi kontraproduktif," tuturnya.

Kedua, yakni soal 3 T, menurut Bukhori berdasarkan data Kemenkes tracing atau pelacakan kontak erat sejauh ini baru berkisar 3-5 orang per satu orang positif. Akan tetapi, hal berbeda justru disampaikan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang menyebutkan angka pelacakan masih 1:1, atau satu orang pasien Covid-19.

"Fakta demikian menunjukan langkah tracing di Indonesia masih jauh dari standar acuan WHO yang merekomendasikan pelacakan dilakukan terhadap 30 orang yang berkontak erat dengan satu orang yang terkonfirmasi positif Covid-19," ungkapnya.

Kemudian yang terakhir, soal angka kematian dinilai masih sangat mengkhawatirkan. Data dari Satgas Penanganan Covid-19 melaporkan angka kematian harian akibat Covid-19 menembus 1.568 kasus per 2 Agustus 2021.

"Angka korban jiwa yang terus berjatuhan tidak bisa dilihat sebagai angka statistik semata. Setiap satu nyawa yang hilang adalah memori bagi setiap orang yang mengenalnya. Dan mirisnya, kematian ini juga menimpa para tenaga kesehatan," katanya.

Baca Juga: Partai AHY Gak Ada Takutnya, Jokowi Dikasih Ultimatum, Ujungnya Diocehin Sang Mantan, Nyesek Bos!

Untuk itu, Bukhori mendesak pemerintah memperbaiki catatan yang dinilai masih kurang dalam penanganan pandemi. Ia meminta pemerintah mengurangi program atau kebijakan yang tak ada urgensinya.

"Di tengah penderitaan rakyat akibat pandemi, ironisnya Istana tetap keras kepala memprioritaskan rencana pemindahan ibu kota dan melanjutkan PSN. Padahal, kedua hal ini belum memiliki urgensi maupun dampak langsung bagi masyarakat dalam situasi saat ini. Rezim ini gandrung akan pencitraan sehingga tidak peduli dengan sensitivitas masyarakat," tandasnya.