Kisruh Partai Demokrat terus jadi sorotan publik karena Kongres Luar Biasa (KLB) yang diinisiasi eks kader dengan menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum periode 2021-2025. Tak terima, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY melawan dan menyerang Moeldoko Cs.
Terkait itu, mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin menyampaikan pandangannya. Ia yakin Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tidak gegabah dengan langsung mengesahkan kepengurusan KLB di Sibolangit, Deli Serdang yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.
Baca Juga: AHY Bereaksi Keras, Moeldoko Masih Diam, Demokrat KLB: KSP Harus Urus Rakyat dan Negara Dulu...
"Kalau Anda tidak bisa selesaikan melalui mekanisme internal bernama mahkamah partai, itu bawa ke pengadilan. Itu urutannya. Jadi, saya percaya Pak Menteri Hukum kita ini akan pegang teguh UU. Tidak akan langsung mengesahkannya," kata Hamid dalam acara Kabar Petang tvOne yang dikutip VIVA pada Senin malam, 8 Maret 2021.
Dia menjelaskan dalam konflik partai ada proses mekanisme penyelesaian yang diatur UU. Pemerintah tak bisa begitu saja mengesahkan kepengurusan bila masih ada sengketa.
"Karena UU sangat limitatif. Bahwa pemerintah, Kementerian Hukum tidak boleh mendaftar atau mensahkan kepengurusan, kalau ada sengketa belum bisa mensahkan begitu saja," lanjut eks Duta Besar RI untuk Rusia itu.
Pun, ia menyinggung dari aspek lain dengan memberikan saran kepada Moeldoko. Ia yakin eks Panglima TNI itu bisa menjadi seorang kesatria.
Menurutnya, lebih baik Moeldoko mencontoh rekam jejak para seniornya yang membentuk partai politik. Ia menyebut sejumlah nama purnawirawan Jenderal TNI seperti Wiranto, Prabowo Subianto hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membentuk parpol baru.
"Kalau mau berpolitik, jauh lebih bagus mengikuti jejak seniornya jenderal lain. Misalnya Edi Sudrajat, jenderal itu membentuk partai baru. Kedua, Jenderal Wiranto membentuk Partai Hanura. Ketiga ,Jenderal Prabowo membuat Gerindra. Lalu, SBY membuat Partai Demokrat," jelas Hamid.
Bagi dia, cara itu lebih baik dan memperlihatkan Moeldoko sebagai kesatria. Selain itu, dengan bentuk parpol baru juga tak menghabiskan umur dan energinya berkonflik dengan elite Demokrat.
"Mungkin ada baiknya, Jenderal Moeldoko melakukan sikap kesatria seperti itu. Dari pada menghabiskan umurnya dan energinya bertengkar dengan partai yang sekarang ini. Jauh lebih bagus kalau buat partai baru. Itu namanya kesatria,” jelas Hamid.
Menurut dia, dari keabsahan hukum, agak susah jika mengesahkan kepengurusan hasil KLB di Sibolangit. "Karena dari segi hukum, agak susah," sebut Hamid.
Dia menekankan sesuai aturan UU, maka kepengurusan AHY yang eksis sekarang. Ia pecaya figur Menkum Yasonna masih tunduk kepada hukum dan tak serta merta mengesahkan kepengurusan Demokrat yang dipimpin Moeldoko.
Sebelumnya, AHY bersama 34 pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Demokrat se-Indonesia menyambangi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada Senin, 8 Maret 2021. Kedatangan AHY untuk memprotes KLB di Sibolangit, Deli Serdang yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021-2025.
AHY menegaskan KLB tersebut ilegal dan tak sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat. Selain ke Kemenkumham, AHY juga menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU).